Kamis, Juni 12, 2025
Kamis, 12 Juni 2025
BerandaBreaking NewsKetua KPU Sidoarjo Angkat Bicara terkait pembatasan Wartawan saat liputan

Ketua KPU Sidoarjo Angkat Bicara terkait pembatasan Wartawan saat liputan

Sidoarjo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kab. Sidoarjo menggelar acara Media Breifing bersama puluhan media guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas.

pada Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 yang bertempat di gedung KPU Sidoarjo, Jl. Raya Cemeng Kalang No.1, Ngemplak, Cemeng Kalang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Minggu (29/09/2024).

Dengan mengusung tema “Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Sinergitas Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024”, acara dihadiri dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Sidoarjo, Fauzan Adhim S.Sos yang didamping Anggota KPU, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, M. Natsiruddin Yahya, Divisi SDM Sosdiklih dan Partisipasi Masyarakat, Mokhamad Yasin serta Divisi Hukum dan Pengawasan, Ahmad Nidhom, dengan suasana gayeng memberikan keterangan didepan puluhan Wartawan dalam suasana santai, sambil ngopi bareng.

Dalam acara tersebut bertujuan agar tetap terjalin sinergitas antara KPU dan Rekan Media guna menghindari mis komunikasi antara media dengan KPU seperti yang terjadi pada saat pengundian paslon Bupati Sidoarjo (24/09/2024) lalu.

Ditengah sambutannya Ketua KPU menjelaskan dengan gamblang terkait kejadian dan berita viral tersebut, “menurut aturan pada beberapa hal, Setiap kali ketika mengambil kebijakan atau ketika mengambil langkah kita lakukan rapat pleno di internal berlima dibantu sekertaris maupun kasubag, Beberapa langkah yang kita lakukan adalah setelah rapat pleno kita laksanakan kordinasi dengan steak holder terkait, Dari Polres, Kodim, Satpol pp, Kominfo, Kesbang dan ada LO” jelasnya.

“Hal tersebut dilakukan bukan bermaksud melarang wartawan untuk meliput, tapi semua sudah hasil ditetapkan dan sesuai dengan jukdis dan julkak yang ada. Seperti disini ada dua paslon, KPU tidak pernah memihak pada salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati pada saat tahapan Pilkada. Pada saat itu KPU sudah menyiapkan beberapa tenda dan vidiotron agar masa pendukung yang hadir dan media yang datang bisa meliput, bahkan hal tersebut juga terjadi bukan hanya di Sidoarjo tapi juga di seluruh Jawa Timur bahkan se-Indonesia” imbuh Fauzan dengan senyum santunnya.

Di uraikan pula bahwa KPU membatasi jumlah 50 media saja didalam, yang kita rasa representatif, bebelumnya kita juga dapat evaluasi oleh partai politik ketika pendaftaran kemarin yang sempat mengeluhkan banyaknya peserta maupun manusia di aula dianggapnya proses pendaftaran itu kurang efektif dan yang kita bawa pada pleno sebenarnya yang bisa masuk masing–masing paslon, ketua dan sekertaris politik bahkan pendukung hanya 20 orang.

“Atas nama lembaga KPU, kami sampaikan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya, dan hal itu menjadi evaluasi yang utama bagi kami untuk berbenah kedepannya nanti” sampainya didepan semua awak media yang hadir.

Ditegaskan juga ketua KPU akan evaluasi kembali untuk memastikan hal tersebut tidak akan terjadi kembali. Kejadian lalu menjadi pembelajaran bagi KPU.

“Meskipun ada keterbatasan, kami berkomitmen menjaga transparansi dan kelancaran proses pilkada, disini kami mengajak media agar punya peran strategis dalam rangka mendukung pemberitaan yang positif pada Pilkada serentak tahun 2024 karena Insan pers merupakan pilar keempat Demokrasi Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui para wartawan, masyarakat bisa memperoleh Informasi terkait Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dari pemberitaan di media. Oleh karena itu, KPU memerlukan media untuk mewartakan kepada semua pihak tentang perkembangan penyelenggaraan pemilu,” harapnya.

Hal senada disampaikan M. Yasin turut menyampaikan permohonan maafnya karena tidak bisa menampung semua rekan media. “Kami semua disini mohon maaf atas kejadian waktu itu. Kita sebagai pelaksana UU juga butuh koreksi rekan media selaku kontrol sosial,” kata M. Yasin.

“Media memainkan peran krusial dalam proses demokrasi, tidak hanya untuk melaporkan peristiwa, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat terkait tahapan pilkada. “Media membantu masyarakat memahami proses demokrasi yang sedang berjalan, dan kami sangat menghargai kontribusi tersebut,” pungkasnya. @red

spot_img
spot_img
spot_img