Sidoarjo – Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II menghadiri rapat pleno ALCo-Asset Liabilities Committee APBN KiTa Regional Jawa Timur yang digelar di Aula Majapahit GKN I Surabaya. Acara yang diselenggarakan oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur ini juga diikuti oleh peserta daring melalui Zoom Meeting pada 26 Februari 2025.
Rapat dipimpin oleh Kakanwil DJKN Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, yang juga bertindak sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur. Turut hadir sejumlah pejabat penting, termasuk Untung Basuki (Kakanwil Ditjen Bea Cukai Jatim I), Iwan Handoko (Kabag Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur), dan Basuki Prijono (Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jawa Timur II). (28/2)
Pleno ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur membahas transparansi pengelolaan APBN serta kinerja perekonomian daerah. Industri pengolahan masih menjadi sektor utama dalam PDRB Jawa Timur, yang berkontribusi 25,23% terhadap perekonomian Pulau Jawa dan 14,39% terhadap ekonomi nasional pada 2024. Inflasi Januari 2025 terkendali di angka 1,06% (yoy), dengan komoditas penyumbang utama seperti daging ayam ras, minyak goreng, dan cabai rawit.
Dalam laporan realisasi APBN Regional Jawa Timur, hingga Januari 2025, pendapatan negara tercatat Rp19,49 triliun atau 6,86% dari target Rp284,26 triliun. Penerimaan perpajakan mencapai Rp19,05 triliun (6,83% dari target), sedangkan PNBP terealisasi Rp445,23 miliar (8,4% dari target Rp5,3 triliun). Belanja negara telah terserap Rp12,16 triliun (9,72% dari pagu), terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp1,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp10,66 triliun.
Kinerja penerimaan perpajakan di Jawa Timur masih menghadapi tantangan, dengan PPN dan PPnBM menyumbang 66,32% serta PPh Non-Migas 32,95%. Pemusatan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak cabang turut memengaruhi penerimaan pajak di wilayah ini.
Sementara itu, penerimaan bea cukai mencapai Rp11,4 triliun, tumbuh 10,3% (yoy), didukung peningkatan produksi perusahaan golongan II dan pembayaran maju CK-1 kredit. Bea keluar meningkat signifikan sebesar 537% (yoy) menjadi Rp68,12 miliar, berkat ekspor produk turunan CPO.
Pada sisi belanja, realisasi belanja pegawai mencapai Rp1,35 triliun, sementara belanja barang sebesar Rp136,86 miliar mengalami efisiensi demi alokasi yang lebih produktif. Transfer ke daerah mencapai Rp10,66 triliun, naik 10,33% (yoy), dengan Dana Alokasi Umum (DAU) naik 21,92% menjadi Rp6,26 triliun. Dana Desa mengalami kontraksi 51,98% menjadi Rp502,09 miliar, dengan penerima terbesar di Jawa Timur adalah Kabupaten Malang, Lamongan, dan Bojonegoro.
Dalam konferensi pers, Dudung Rudi Hendratna menegaskan bahwa capaian APBN Jawa Timur mencerminkan peran penting APBN sebagai shock absorber untuk menjaga keseimbangan ekonomi regional. @red
