SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menggelar rapat Analisa Evaluasi Kinerja Triwulan I serta Percepatan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2025, di Aula Raden Wijaya, Rabu (9/4). Kegiatan ini dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat struktural, fungsional, dan perwakilan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya.
Rapat dibuka dengan laporan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meirina Saeksi, yang menekankan pentingnya konsolidasi internal di tengah perubahan nomenklatur kementerian dan penyesuaian anggaran. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan evaluatif dari masing-masing divisi dan unit teknis.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Raden Fadjar Widjanarko, melaporkan peningkatan sebesar 10% dalam permohonan Kekayaan Intelektual dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ia juga menyoroti strategi peningkatan PNBP serta rencana kerja sama dengan pemerintah daerah untuk pendaftaran merek dan indikasi geografis.
Perwakilan dari BHP Surabaya memaparkan evaluasi kinerja, pencapaian WBK, serta realisasi anggaran sebesar 11,7%. Sementara itu, Kepala Divisi P3H, Titik Setyawati, menjelaskan kerja sama dengan DPRD Probolinggo terkait harmonisasi peraturan daerah serta tantangan minimnya penyerapan DIPA dari BSK dan dana bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang baru diterima akhir Maret.
Paparan juga disampaikan kembali oleh Meirina Saeksi terkait strategi penguatan pelayanan administratif dan progres serapan anggaran Sekretariat Jenderal.
Dalam sesi evaluasi, Kepala Kantor Wilayah Haris Sukamto menegaskan pentingnya penyelarasan target kinerja dengan pagu anggaran efektif, serta perlunya penguatan koordinasi dengan stakeholder dalam pelaksanaan program prioritas nasional. Ia juga menekankan optimalisasi peran pimpinan dan komitmen terhadap pembangunan zona integritas.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif, membahas kendala operasional dan solusi percepatan implementasi program kerja di triwulan berikutnya.
Rapat ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja, efektivitas anggaran, serta memperkuat sinergi antarsatuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Jawa Timur. (*)
