Surabaya, 27 Mei 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menggelar konferensi pers bertajuk APBN KiTa Regional Jawa Timur s.d. 30 April 2025 di Aula Majapahit GKNI Surabaya. Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan Jawa Timur melalui Microsoft Teams.
Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, memimpin konferensi pers ini dalam kapasitasnya sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jatim. Ia didampingi oleh Plh. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Yulianto, Kakanwil DJBC Jatim Untung Basuki, serta perwakilan Humas Kanwil DJP Jatim II, Karsita.
Konferensi ini merupakan kelanjutan dari Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 oleh Menteri Keuangan di Jakarta, dan bertujuan untuk menyampaikan secara transparan pengelolaan APBN Regional serta kinerja ekonomi Jawa Timur kepada publik dan media lokal Surabaya.
Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dari Nasional
Ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,00% (yoy) per April 2025, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 4,87%. Pertumbuhan ini didorong konsumsi rumah tangga selama Ramadan, perayaan Imlek, Nyepi, dan Idul Fitri. Kontribusi ekonomi Jatim mencapai 25,11% terhadap ekonomi Pulau Jawa dan 14,42% secara nasional. Sektor industri pengolahan tumbuh 4,13% dan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,12% (yoy). Inflasi April tercatat 1,35% (yoy), meningkat akibat berakhirnya diskon listrik 50% dari PLN dan naiknya harga pangan.
Pendapatan Negara mencapai Rp79,77 triliun (28,22% dari target Rp282,65 triliun). Penerimaan perpajakan tercapai Rp77,10 triliun (27,80%) dan PNBP Rp2,67 triliun (50,19%). Belanja Negara hingga Maret 2025 mencapai Rp39,59 triliun (31,31%) dengan rincian Belanja K/L sebesar Rp10,95 triliun dan TKD sebesar Rp28,65 triliun.
Pajak (DJP):
Realisasi Rp32,06 triliun. Kontribusi tertinggi berasal dari Kanwil DJP Jatim I (Rp16,17 T), Jatim II (Rp6,90 T), dan Jatim III (Rp8,99 T). Sektor dominan yaitu industri pengolahan dan perdagangan. Meski akumulatif pertumbuhan masih negatif -3,56%, rebound tercatat sejak Maret dengan pertumbuhan 9,48% dan April 2,45%.
Bea Cukai (DJBC):
Penerimaan hingga April sebesar Rp45,03 triliun (30,26%), didominasi cukai (Rp42,89 T). Bea masuk Rp1,88 triliun dan bea keluar Rp248,6 miliar yang melampaui target akibat harga tinggi CPO dan kakao.
PNBP:
Realisasi Rp2,67 triliun, terdiri dari pendapatan biaya pendidikan, jasa kepelabuhan, pertanahan, STNK, dan layanan rumah sakit.
Pengelolaan Aset:
Realisasi lelang pokok Rp1,82 triliun (33,43%), PNBP Lelang Rp75,37 miliar (60,36%), dan pengurusan piutang negara Rp261,86 juta (170,71%).
Belanja K/L dan TKD
Belanja pegawai: Rp8,06 triliun
Belanja barang: Rp2,35 triliun
Belanja modal: Rp472,17 miliar
Bantuan sosial: Rp67,4 miliar
TKD terealisasi Rp28,64 triliun (34,31%). DAU Rp16,7 triliun, DBH Rp3,11 triliun, insentif fiskal Rp121,58 miliar, DAK Non Fisik Rp5,4 triliun, Dana Desa Rp3,89 triliun.
Dudung juga menjelaskan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sampai April, 77 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) telah terbentuk dari target 708 di tahun 2025. Penerima manfaat sebanyak 332.475 siswa dan 3.320 balita, ibu hamil, serta menyusui.
Selain itu, program Koperasi Merah Putih (KMP) juga mendapat dukungan. Hingga 29 April 2025, telah terbentuk 1.247 KMP di 18 kabupaten dan 2 kota di Jawa Timur.
Konferensi pers ini menegaskan peran penting APBN sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Realisasi TKD lebih tinggi dari tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen APBN dalam mendukung layanan publik di daerah,” tutup Dudung. @red
