SURABAYA – Ketua LSM MAKI Jatim, Heru Satriyo, menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya harus menghadirkan kursi kosong di panggung debat publik perdana Pilwali Surabaya 2024. Permintaan ini dinilai penting sebagai simbol partisipasi paslon yang tidak bergambar, yang juga menjadi peserta resmi pemilu.
“Kami telah meminta agar kursi kosong dihadirkan di panggung debat. Itu adalah simbol yang harus terlaksana,” ujar Heru saat ditemui awak media di Dyandra Convention, Rabu (16/10/2024) malam.
Heru mengungkapkan pentingnya keseimbangan regulasi antara paslon bergambar dan tidak bergambar. Menurutnya, KPU harus memberikan kesempatan yang adil bagi kedua jenis paslon tersebut, karena debat ini didanai dari anggaran rakyat.
“Debat publik ini menggunakan anggaran rakyat, jadi harus ada transparansi dan keadilan,” tambahnya.
Heru juga memperingatkan bahwa jika kursi kosong tidak dihadirkan, pihaknya siap meminta agar debat publik dibatalkan. Menurutnya, KPU harus bisa memenuhi tuntutan tersebut agar acara debat tetap berjalan lancar.
“Jika permintaan kami tidak dipenuhi, kami akan mempertimbangkan langkah lebih lanjut untuk menghentikan acara debat,” tegasnya.
Meskipun telah ada mediasi dengan KPU, Heru menekankan bahwa solusi terbaik dapat dicapai tanpa memperumit situasi. Namun, jika tuntutan tersebut tidak diindahkan, MAKI siap mengambil tindakan tegas. @nj
