SURABAYA, halojatim – Petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menggagalkan
keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang terindikasi hendak menjadi tentara
bayaran di Rusia pada Rabu (18/11/2026).
Penggagalan dilakukan setelah petugas melakukan
pemeriksaan mendalam dan mendapati bahwa pengakuan keduanya yang berdalih akan
berlibur ke Thailand melalui Singapura tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya, yakni menuju
Rusia usai menerima tawaran pekerjaan melalui media sosial Facebook.
Kepala Kantor Imigrasi Juanda, Agus Winarto, menjelaskan bahwa kecurigaan petugas bermula
dari ketidaksesuaian keterangan perjalanan serta ditemukannya riwayat pembatalan tiket pada
7 November 2026. Dalam pemeriksaan lanjutan, kedua WNI berinisial JS (L, 44) asal Cibinong,
Jawa Barat dan A (42, L) asal Padang, Sumatera Barat mengaku memperoleh tawaran
pekerjaan sebagai petugas keamanan (security) di Rusia. Namun, bukti komunikasi dengan
pihak perekrut justru menunjukkan indikasi pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas militer.
“Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Thailand selama sepuluh hari. Namun, setelah
kami dalami, ternyata tujuan sebenarnya adalah Rusia. Dari komunikasi yang ditunjukkan,
terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara
bayaran,” jelas Agus.
Atas temuan tersebut, petugas mengambil tindakan penundaan keberangkatan (Not OK to
Board) terhadap kedua WNI. Keduanya kemudian diserahkan kepada Satgas PAM dan
selanjutnya kepada Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah
tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar, terutama
melalui media sosial. Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu memastikan legalitas
perusahaan, kejelasan pekerjaan, serta prosedur penempatan sebelum memutuskan bekerja di
luar negeri.
“Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke
medan perang. Risikonya bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, namun juga
kehilangan nyawa” imbuhnya. WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden sebagaimana diatur dalam
Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
“Apabila kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan negara
lain, seseorang berisiko menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Konsekuensinya
sangat besar dan dapat memengaruhi seluruh masa depannya,” papar Hendarsam.
Hendarsam menegaskan bahwa pemeriksaan keimigrasian merupakan bagian dari tanggung
jawab negara dalam melindungi warga negara sekaligus menjaga kepentingan nasional.
“Pemeriksaan Imigrasi bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru untuk melindungi.
Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan atau
aktivitas yang membahayakan keselamatan. Melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, kami
berkomitmen melindungi warga negara sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia,” tutup
Hendarsam.(Red)


